Surabaya, 5 Agustus 2025 — Rapat paripurna DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota digelar untuk menetapkan perubahan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan ini menjadi pijakan bagi pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 selanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Surabaya menyampaikan pandangannya bahwa pemulihan ekonomi daerah sangat bergantung pada belanja pemerintah karena faktor seperti daya beli, investasi, dan ekspor-impor mengalami penurunan. Belanja pemerintah perlu digerakkan secara besar-besaran agar menjadi roda penggerak ekonomi.
Sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur, Pemkot bersama DPRD juga menyepakati penggunaan skema pinjaman daerah dari Bank Jatim sebesar Rp 450,2 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk mempercepat proyek strategis seperti penanganan banjir, pengembangan infrastruktur jalan dan penerangan umum. Skema ini telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan didukung secara regulatif.
Ketua DPRD menegaskan bahwa proyek infrastruktur memberi manfaat langsung kepada masyarakat—mengurangi kemacetan, menekan ancaman banjir, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Skema pinjaman daerah diarahkan agar seluruh proyek selesai dalam masa jabatan Kepala Daerah, sekaligus untuk menjaga keberlanjutan fiskal pemerintah kemudian.