Berita Seputar - DPRD Kota Surabaya
DPRD Kota Surabaya Tegaskan Komitmen Pengawasan terhadap R-APBD 2026
Surabaya — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, dan dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, jajaran kepala perangkat daerah, serta seluruh anggota dewan.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Surabaya menyampaikan bahwa penyusunan R-APBD Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal yang menantang, termasuk adanya penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, Pemerintah Kota tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian dalam R-APBD 2026 antara lain peningkatan kualitas pendidikan, dukungan operasional bagi sekolah swasta, serta program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat regulasi di bidang perumahan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menegaskan bahwa DPRD akan menelaah secara komprehensif dokumen R-APBD tersebut melalui pembahasan di tingkat komisi dan panitia khusus. Ia menekankan pentingnya kebijakan anggaran yang tidak hanya realistis, tetapi juga berorientasi pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan warga.
“DPRD berkomitmen memastikan setiap kebijakan fiskal yang diambil tetap berpihak pada rakyat dan sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Keselarasan antara kebijakan eksekutif dan fungsi pengawasan legislatif diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Melalui proses pembahasan yang konstruktif, DPRD Kota Surabaya bertekad agar APBD 2026 menjadi instrumen keuangan daerah yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Surabaya menyampaikan bahwa penyusunan R-APBD Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal yang menantang, termasuk adanya penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, Pemerintah Kota tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian dalam R-APBD 2026 antara lain peningkatan kualitas pendidikan, dukungan operasional bagi sekolah swasta, serta program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat regulasi di bidang perumahan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menegaskan bahwa DPRD akan menelaah secara komprehensif dokumen R-APBD tersebut melalui pembahasan di tingkat komisi dan panitia khusus. Ia menekankan pentingnya kebijakan anggaran yang tidak hanya realistis, tetapi juga berorientasi pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan warga.
“DPRD berkomitmen memastikan setiap kebijakan fiskal yang diambil tetap berpihak pada rakyat dan sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Keselarasan antara kebijakan eksekutif dan fungsi pengawasan legislatif diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Melalui proses pembahasan yang konstruktif, DPRD Kota Surabaya bertekad agar APBD 2026 menjadi instrumen keuangan daerah yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Berita Lainnya
