DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna pada Senin (10/3/2025) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Laila Mufidah. Dalam rapat tersebut, DPRD menyetujui perubahan status hukum Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) guna meningkatkan efisiensi dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perubahan status hukum RPH menjadi Perseroda mendapat persetujuan bulat dari seluruh anggota dewan yang hadir. Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menegaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan RPH serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.

Selain itu, DPRD juga menyetujui perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) selama 60 hari untuk membahas Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pengembangan Ekonomi Kreatif. Keputusan yang disepakati secara bulat ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Surabaya, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.