Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendorong agar ada sistem dan formula yang lebih tepat dalam pencairan jasa pelayanan kepada guru-guru TPQ. Menurutnya, sistem pencairan insentif para guru itu harus lebih baik untuk triwulan ke depan.
Seperti diketahui, Pemkot saat ini memberikan apresiasi kepada setiap guru TPQ termasuk guru sekolah minggu. Semua tenaga pendidik keagamaan itu berhak atas insentif Rp 500.000 per bulan. Hak para guru ngaji itu diterimakan langsung tiga bulan atau rapel.

"Banyak guru TPQ curhat ke saya. Banyak di antara mereka tidak mendapat insentif itu. Kasihan mereka sudah belasan bahkan puluhan tahun mengajar. Ini menjelang Lebaran," kata Laila dalam keterangan tertulis, Melihat hal itu, Ketua Perempuan Bangsa Surabaya ini melihat perlunya sosialisasi dan pemberlakuan sistem yang lebih bermaslahat, sebab menurutnya soal insentif ini menyangkut kepentingan umat. "Kami mendorong agar ada formula yang tepat untuk Jaspel guru TPQ ini. Bagaimana semua maslahat dan tidak menabrak aturan. Kita semua semua memang harus penuh kehati-hatian," tutur Laila.


Politisi perempuan PKB ini lebih menghendaki agar semua guru TPQ dan guru minggu itu bisa mendapatkan insentif seperti tahun-tahun sebelumnya. Persoalan muncul saat mereka sudah merasa masuk daftar penerima, tapi saat menjelang pencairan terpental. Mereka tidak mendapat lagi insentif karena tidak ber-KK atau KTP Surabaya.

"Tidak mudah memang. Sangat menuntut kejelian dan pemikiran yang sangat bijak. Puluhan tahun mengabdi, melayani murid TPQ atau siswa lain, hak insentif mereka tidak diperhatikan," ucap Laila.

Pencairan insentif guru-guru TPQ dan guru minggu pada triwulan pertama tersebut menjadi catatan bersama. Harus segera dicarikan formula dan skema yang tepat agar bisa menjangkau semua guru dan diharapkan guru-guru TPQ yang kebetulan ber-KK non Surabaya bisa tetap mendapatkan insentif.