24-JAN-18
DPRD dan Pemkot Surabaya Kerucutkan Penyelesaian PDTRK
DPRD dan Pemkot Surabaya Kerucutkan Penyelesaian PDTRK
Mochamad Machmud, S.Sos, M.Si. - Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Surabaya

SURABAYA – DPRD dan Pemkot Surabaya mulai mengerucutkan penyelesaian Perda Detail Tata Ruang Kota (PDTRK), yang salah satunya membahas tentang zonasi kawasan.

Hal ini terkait banyaknya bangunan di Surabaya yang tidak sesuai peruntukan, baik itu berupa perumahan maupun pergudangan.

“Zonasi nanti akan mengatur sejumlah pembangunan di setiap kecamatan di Kota Pahlawan,” kata Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Surabaya M Machmud, kemarin.

Aturan zonasi, jelasnya, merupakan salah satu bahasan pokok dalam PDTRK. Zonasi secara terperinci bisa dilihat oleh masyarakat luas sehingga tidak ada aturan yang dilanggar.

“Nanti bisa melalui foto udara, setiap kecamatan akan diatur kawasan merah, kuning dan hijau,” terangnya.

Dia menegaskan, selain di kawasan hijau, pembangunan apapun bisa dilakukan. Asalkan, peruntukannya bisa dinikmati masyarakat setempat.

“Di dalam perumahan pun yang nantinya dibangun minimarket, juga harus jelas jumlah dan fungsinya. Jangan asal dapat izin dan bangun saja,” urainya.

Pihak legislatif bersama eksekutif, sebut Machmud, akan merinci secara detail zonasi mulai tingkat kelurahan hingga kecamatan. Bagi bangunan yang tidak sesuai PDTRK nanti diharuskan menyesuaikan.

“Bukan dibongkar atau dimiliki pemkot, tapi bagaimana caranya kita bisa mengatur dan sesuai peruntukan,” tambah legislator dari Partai Demokrat ini.

Pembahasan secara detail, imbuh Machmud, membuat PDTRK akan sempurna. Sehingga, aturan tersebut bisa menyelamatkan pembangunan di Surabaya ke depan.

Sementara itu, terkait penyelesaian PDTRK, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Surabaya akan berkoordinasi dengan 31 kecamatan

Hal tersebut dilakukan karena di setiap kecamatan ditemukan sejumlah pelanggaran terkait tata ruang yang nantinya aturanya akan dikerucutkan melalui kawasan zonasi.

Kepala DPRKPCKTR Eri Cahyadi mengatakan, pembahasan di masing-masing kecamatan untuk melihat zonasi yang ada di wilayah tersebut. Sejumlah aturan terkait larangan pembangunan di setiap kecamatan akan diatur sesuai dengan kebutuhan.

“Jika nantinya zonasi ditentukan, namun di dalamnya ada bangunan yang sudah melanggar nanti akan diatur syarat-syaratnya,” jelas Eri kepada wartawan.

Dia mengungkapkan, bangunan baik itu gudang, sekolah hingga perumahan akan diatur dengan cermat. Kebutuhan di masing-masing kecamatan hingga kelurahan akan diatur dengan baik, sehingga setiap kecamatan bisa memiliki kawasan yang bermanfaat.

“Jika lahan hijau ya jangan diutak-atik untuk pembangunan gedung atau pemukiman,” tambah dia.

Menurutnya, jika sudah aturan zonasi kawasan, maka nantinya tidak akan lagi pelanggaran pembangunan. Sebab, masing-masing kecamatan sudah memiliki peta ruang yang nantinya diperbolehkan untuk dibangun.

“Jika masih ada pelanggaran tentu sanksinya juga akan tegas,” katanya.  (pri)

   AGENDA DPRD

   WARGA BICARA

harnoko :
"pelebaran jln kedurus thn 2013 patut diapresiasi namun badan jln sebelah timur bkembang jd tempat bkolusi antara pemilik material bangunan (pasir dan ..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

taifiq al amrilla :
" box calvet sudah sudah sampai manukan .alur sumgai le muara pesisir surabaya pembenahan di berhentikan .padahal sering banjir tiap musim hujan ..kn..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

Kusmandi :
"HO menjadi momok semua warga surabaya apakah pengusaha,toko2 kecil,tempat usaha. Sedang utk pengurusannya bukan hal mudah ( mungkin memang dibuat demi..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

  Berikan Suara Anda

   LINK WEB