16-JAN-18
Dewan Soroti Taman Baru di Lokasi Penertiban PKL Bongkaran
Dewan Soroti Taman Baru di Lokasi Penertiban PKL Bongkaran
Komisi A Sidak Lokasi PKL Jalan Bongkaran

SURABAYA - Komisi A DPRD Kota Surabaya menyoroti pembangunan taman di lokasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) botol bekas di Jalan Bongkaran.

Sebab, komisi bidang hukum dan pemerintahan ini menduga, taman tersebut dibangun di lahan yang bukan milik Pemkot Surabaya.

Hal itu diketahui anggota Komisi A DPRD Surabaya Jumat pekan lalu, saat melakukan sidak ke lokasi PKL setelah adanya penertiban.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Nyoto mengatakan, pihaknya menemukan beberapa kejanggalan saat sidak. "Kami menemukan kejanggalan terkait pembangunan taman di bekas lokasi penertiban," kata Herlina.

Kejanggalan itu, sebut Herlina, karena lahan bekas penertiban yang berubah taman tersebut diduga bukan milik Pemkot Surabaya. "Saya yakin Ibu Wali Kota tidak sepakat kalau APBD Kota Surabaya digunakan untuk membangun milik swasta," jelasnya.

Untuk itu, komisinya akan melakukan teguran kepada pihak terkait soal pembangunan taman tersebut. "Karena biasanya Ibu Wali Kota sangat mewanti-wanti bahwa APBD itu harus digunakan secara tepat," ujar Herlina.

Komisi A juga menemukan kejanggalan lainnya, yakni revitalisasi drainase yang ternyata belum dikerjakan.

Padahal, ungkap dia, dalam rapat dengar pendapat di Komisi A beberapa waktu sebelumnya, Satpol PP Kota Surabaya beralasan penertiban PKL Bongkaran salah satunya untuk revitalisasi drainase.

Sedang Budi Leksono yang juga anggota Komisi A menegaskan, seharusnya penertiban PKL disertai perencanaan yang meliputi penataan.

Lahan yang ditertibkan oleh Satpol PP, sebutnya, sangat dibutuhkan oleh PKL Bongkaran untuk berdagang.

Dia mengatakan, seyogianya ada solusi terbaik agar PKL tidak nganggur seperti sekarang. “Kasihan kan PKL sekarang cari tempat susah,” ucapnya.

Budi pun minta agar dinas terkait memberikan solusi yang tepat terkait nasib dari PKL di Bongkaran. Sehingga, puluhan PKL yang ditertibkan bisa kembali berjualan.

“Jika ngusir saja tetapi tidak ada penataan yang tepat kan sama saja,” tutur Budi Leksono.

Sementara itu, Fauzi, seorang pedagang Jalan Bongkaran mengatakan mereka merasa dirugikan dalam penertiban oleh Pemkot Surabaya. Sebab, kata Fauzi, dalam penertiban itu mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas.

"Wacana untuk relokasi belum ada. Dimana lokasinya juga belum ada bayangan. Lalu kami bagaimana. Sekarang malah tempat yang dulu kami pakai jualan juga tidak dinormalisasi dan dibuat taman," kata Fauzi.

Dia juga menyebutkan, sebelumnya PKL sudah pernah diminta untuk pindah dan sudah sampai ada konsolidasi di DPRD Kota Surabaya.

Antara pemkot dan pedagang bahkan sudah ada kesepakatan di tahun 2012. Saat itu pemkot sudah membolehkan pedagang untuk berjualan.

"Dalam kesepakatan tersebut disampaikan bahwa pedagang boleh berjualan sampai ada tempat relokasi yang jelas. Jika saat ini belum ada tempat relokasi, maka seharusnya kami masih boleh dong jualan di sini," ucap Fauzi.

Sejauh ini pedagang hanya bisa bertahan. Mereka masih belun bisa kembali berjualan karena tempat mereka berjualan sudah diratakan dan dibuat taman. (pri)

   AGENDA DPRD

   WARGA BICARA

harnoko :
"pelebaran jln kedurus thn 2013 patut diapresiasi namun badan jln sebelah timur bkembang jd tempat bkolusi antara pemilik material bangunan (pasir dan ..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

taifiq al amrilla :
" box calvet sudah sudah sampai manukan .alur sumgai le muara pesisir surabaya pembenahan di berhentikan .padahal sering banjir tiap musim hujan ..kn..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

Kusmandi :
"HO menjadi momok semua warga surabaya apakah pengusaha,toko2 kecil,tempat usaha. Sedang utk pengurusannya bukan hal mudah ( mungkin memang dibuat demi..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

  Berikan Suara Anda

   LINK WEB