Home
Berita
Selasa, 10 Oktober 2017
Masih Banyak Keluhan Layanan BPJS, Ini Upaya Komisi D
Masih Banyak Keluhan Layanan BPJS, Ini Upaya Komisi D
Hj. AGUSTIN POLIANA, SH., M.Si. - Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya

SURABAYA - Layanan BPJS Kesehatan yang masih sulit dan berbelit jadi atensi Komisi D DPRD Surabaya. Sebab, keluhan masyarakat yang disampaikan ke dewan terkait layanan BPJS Kesehatan, belum juga mereda.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengatakan, pihaknya sudah berulang kali menyalurkan keluhan masyarakat ini secara langsung ke instansi terkait, maupun dalam kesempatan hearing terkait layanan BPJS.

Dalam hearing atau rapat dengar pendapat itu, Komisi D selalu mengundang pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang membawahi RSUD, dan puskesmas sebagai pemberi rujukan. 

Meski demikian, ungkap Agustin, pemerintah belum sepenuhnya bisa mengatasi persoalan tersebut. Sebab, jelas dia, tetap saja ada seseorang jika berobat dengan menunjukkan kartu BPJS, JKN ataupun KIS berangkat jam 05.00 WIB, selesai berobat sampai jam 15.00 WIB.

Karena itu, legislator yang akrab disapa Titin ini mempertanyakan masih adanya perbedaan layanan antara pasien BPJS dengan pasien yang menggunakan jalur umum.

Sebab, adanya perbedaan layanan ini membuat sebagian warga enggan menggunakan kartu fasilitas berobat yang disediakan pemerintah. Menurut Titin, hal itu terjadi karena pemegang BPJS fasilitas kesehatan lainnya, kerap diperlakukan seperti anak tiri.

Akibatnya, lanjut Titin, mereka lebih memilih membayar sendiri menggunakan jalur umum agar mendapat pelayanan kesehatan lebih cepat didapat.

"Saya pernah menanyakan ke seorang warga di Puskesmas Krembangan Selatan, kenapa lebih memilih jalur umum dari pada pakai kartu berobat yang dia bayar setiap bulannya. Karena berobat menggunakan kartu dari pemerintah lebih lama prosesnya," ungkap Titin.

Upaya Komisi D tidak hanya menyampaikan aspirasi warga melalui hearing. Menurut Titin, pihaknya juga melakukan audiensi ke Direktorat Kesehatan Layanan Primer Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.

Komisinya minta pemerintah tanggap aspirasi masyarakat bawah. Tujuannya agar penerima kartu BPJS dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) bisa terlayani dengan cepat, sehingga penyakitnya lekas sembuh.

Pihaknya juga minta pemerintah setiap 3-4 tahun sekali mengevaluasi penerima program KIS, apakah masih layak menerima atau sudah waktunya dialihkan kepada warga yang lebih berhak.

Sebab, sebutnya, ada warga yang sudah mampu, memiliki handphone bagus dan bermobil tetapi masih mendapat bantuan biaya kesehatan yang anggarannya dari APBN tersebut.

"Dulu memang surveinya dilakukan oleh pusat, sehingga pagunya banyak yang tidak tepat sasaran," ujarnya.

Komisi D juga berupaya mengusulkan, agar melalui anggaran APBD tahun 2018 mendatang, Pemkot Surabaya mengambil alih program BPJS kelas III untuk warga tidak mampu.

Pasalnya, sebut Titin, ada sekitar 38.000 KK warga Surabaya yang tidak mampu membayar iuran BPJS Mandiri tersebut. Pihaknya menilai APBD Surabaya sanggup dan mampu membiayai iurannya. (pri)

   Agenda DPRD

   WARGA BICARA

harnoko :
"pelebaran jln kedurus thn 2013 patut diapresiasi namun badan jln sebelah timur bkembang jd tempat bkolusi antara pemilik material bangunan (pasir dan ..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

taifiq al amrilla :
" box calvet sudah sudah sampai manukan .alur sumgai le muara pesisir surabaya pembenahan di berhentikan .padahal sering banjir tiap musim hujan ..kn..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

Kusmandi :
"HO menjadi momok semua warga surabaya apakah pengusaha,toko2 kecil,tempat usaha. Sedang utk pengurusannya bukan hal mudah ( mungkin memang dibuat demi..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

  Berikan Suara Anda

   LINK WEB



   STATISTIK PENGUNJUNG

Online : 5
Total Hits : 1065599 Hits
Hari Ini : 595
Kemarin : 294
Bulan Ini : 65808
Tahun Ini : 304478
Total : 892263