Home
Berita
Kamis, 10 Agustus 2017
Legislator Ingatkan Disperdag soal Tindakan Tegas kepada Pasar Grosir Ilegal
Legislator Ingatkan Disperdag soal Tindakan Tegas kepada Pasar Grosir Ilegal
R. Edi Rachmat, S.E., M.M. - Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya

SURABAYA - DPRD Surabaya mengingatkan Dinas Perdagangan (Disperdag) Kota Surabaya soal tindakan tegas terhadap pasar yang menyalahi aturan karena melakukan penjualan secara grosir.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Edi Rachmat menegaskan, peraturan daerah (perda) harus ditegakkan terhadap lembaga dan perorangan yang terbukti melanggar.

Penegasan itu disampaikan Edi menyusul pembekuan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) Pasar Tanjungsari. Pembekuan itu dikeluarkan Disperdag Kota Surabaya hampir sebulan lalu.

Dia menyebutkan, aturan harus tetap dijunjung tinggi. Siapapun yang melanggar harus segera ditindak. "Jadi, kami minta Dinas Perdagangan selalu adil menindak Pasar Tanjungsari,” kata Edi Rachmat, kemarin.

Menurut Edi, kasus ini berawal dari protes paguyuban pedagang Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) yang mengadu ke Komisi B DPRD Kota Surabaya. Mereka mengadukan sepinya PIOS beberapa tahun terakhir, seiring munculnya pasar-pasar grosir ilegal.

Berasal dari pengaduan itu, maka Komisi B memanggil paguyuban pedagang PIOS, Dinas Perdagangan, Satpol PP dan Bagian Hukum Pemkot Surabaya. 

Pada saat hearing itu, Kasie Perdagangan Dalam Negeri Disperdag Kota Surabaya Muhammad Sultoni menjelaskan bahwa Pasar Tanjungsari 74, Pasar Tanjungsari 36, dan Pasar Dupak Rukun 103 melakukan pelanggaran.

“Kami pun menanyakan apa tindakan dinas perdagangan terhadap pelanggaran itu, sehingga Sultoni yang ikut hearing waktu itu akan segera mengeluarkan surat peringatan,” ujarnya.

Pada saat hearing, lanjut dia, para pedagang PIOS juga membawa video bukti-bukti pelanggaran pedagang Pasar Tanjungsari yang menjual grosir. Padahal, dalam surat izinnya tidak boleh menjual grosir, sehingga sangat jelas pelanggarannya.

“Maka wajib dong Dinas Perdagangan mengeluarkan surat peringatan,” tegas politisi Partai Hanura ini.

Selain itu, pedagang PIOS juga menjelaskan asal muasalnya hingga akhirnya membuka stand di PIOS.

Pada saat itu, Pemkot Surabaya menertibkan semua pasar grosir di dalam kota dan tidak sesuai peruntukan. Solusinya, pemkot mengarahkan untuk pindah ke Jemundo atau PIOS yang peruntukannya sebagai pasar grosir.

Namun, setelah tenang berdagang di Jemundo dan PIOS, lalu bermunculan pasar grosir di dalam kota yang tak berizin maupun perizinannya tidak sesuai. Hal inilah yang membuat pedagang PIOS kecewa dan minta Disperdag untuk adil menindak pasar grosir ilegal itu.

Setelah hearing itu, lanjut Edi, Disperdag mengeluarkan SP-1 dan ternyata tidak dihiraukan. Selanjutnya dikeluarkan SP-2 dan juga tidak dihiraukan hingga akhirnya dikeluarkan SP-3 yang juga tidak dihiraukan.

Setelah ketiga surat tertulis itu tidak dihiraukan, maka Dinas Perdagangan mengeluarkan surat pembekuan IUP2R.   

“SP-1 sampai SP-3 itu kami tanyakan sesuai SOP Dinas Perdagangan, padahal itu tidak diatur dalam perda dan perwali. Pembekuan pun sudah kami tanyakan yang waktunya 30 hari,” paparnya. (pri)

   Agenda DPRD

   WARGA BICARA

harnoko :
"pelebaran jln kedurus thn 2013 patut diapresiasi namun badan jln sebelah timur bkembang jd tempat bkolusi antara pemilik material bangunan (pasir dan ..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

taifiq al amrilla :
" box calvet sudah sudah sampai manukan .alur sumgai le muara pesisir surabaya pembenahan di berhentikan .padahal sering banjir tiap musim hujan ..kn..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

Kusmandi :
"HO menjadi momok semua warga surabaya apakah pengusaha,toko2 kecil,tempat usaha. Sedang utk pengurusannya bukan hal mudah ( mungkin memang dibuat demi..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

  Berikan Suara Anda

   LINK WEB



   STATISTIK PENGUNJUNG

Online : 2
Total Hits : 948381 Hits
Hari Ini : 540
Kemarin : 1223
Bulan Ini : 23518
Tahun Ini : 210911
Total : 798696