Home
Berita
Jumat, 16 Juni 2017
DPRD Surabaya Tak Akan Ubah Besaran Pajak Hiburan
DPRD Surabaya Tak Akan Ubah Besaran Pajak Hiburan
Ir. H. MASDUKI TOHA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

SURABAYA - Kalangan anggota DPRD Surabaya tidak akan mengubah besaran pajak hiburan sebagaimana diusulkan Pemkot Surabaya dalam Raperda Pajak Daerah.

Pasalnya, usulan penurunan besaran pajak hiburan itu tanpa disertai kajian akademik, sehingga bisa dianggap tidak ada dasar untuk membahasnya.

“Usulan penurunan tarif pajak hiburan tidak disertai kajian akademik. Sampai saat inipun pihak pemkot juga tidak menyertakannya. Jadi tidak akan dibahas, alias pasal tersebut bakal sama seperti perda sebelumnya,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha, kemarin.

Dia menyebutkan, pimpinan dewan sudah beberapa kali melakukan pengecekan kepada pansus terkait pasal pajak hiburan yang diusulkan pemkot berubah dari 50 persen pada Perda 4/2011 menjadi 20 persen pada perda perubahan.

“Kita sudah beberapa kali menegaskan kepada pansus, jika benar tidak ada kajian akademik, maka tidak ada dasar untuk melakukan pengubahan. Jadi pasal soal pajak hiburan itu akan tetap seperti semula,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, penurunan tarif pajak hiburan tidak pada tempatnya diusulkan.

Menurutnya, pajak hiburan merupakan salah satu barier moral masyarakat agar tidak terbawa arus negatif yang sering muncul menyertai operasional tempat hiburan.

Sementara itu, angota Komisi D dari Fraksi PKS DPRD Surabaya Ibnu Shobir menegaskan, fraksinya menolak usulan penurunan tarif pajak hiburan. Untuk itu, pihaknya telah menugaskan anggota pansus dari PKS untuk mengawal agar usulan pemkot tersebut batal.

“Kita tegas menolak ususlan penurunan tarif pajak hiburan tersebut. Tentunya salah satu alasannya adalah masalah moralitas warga yang perlu kita jaga. Kita juga menegaskan pada anggota fraksi yang jadi pansus untuk mengawal putusan ini,” kata Shobir.

Sebelumnya, anggota Pansus Raperda Pajak Daerah DPRD Surabaya Minun Latif mengatakan, tarif pajak hiburan setidaknya tetap, bahkan kalau bisa dinaikkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Jadi jangan diturunkan. Jika tetap dipaksakan, usulan pemkot itu bisa memicu masalah sosial," kata Minun, Kamis (8/6/2017) lalu.

Dalam draf Raperda Pajak Daerah disebutkan penurunan pajak tempat hiburan di antaranya untuk pergelaran, kesenian, musik, tari, atau busana yang semula 20 persen dari total pendapatan berkurang tinggal 10 persen.

Begitu juga pajak untuk kontes kecantikan yang semula pajaknya 35 persen diturunkan menjadi 10 persen dan arena permainan biliar, golf, dan boling turun dengan angka yang sama.

"Pajak hiburan itu nilainya dibuat besar memang untuk menjadi pembatas agar tidak banyak masalah sosial yang terjadi sebagai dampak negatifnya," jelas politisi PKB ini.

Saat itu, pihaknya menyatakan pansus belum sampai pada pembahasan pajak hiburan yang sempat menjadi heboh saat usulannya disampaikan ke legislatif beberapa waktu lalu.

"Pembahasan di pansus memang belum sampai ke pajak hiburan, kami masih membahas sampai pajak reklame," ujarnya. (pri)

   Agenda DPRD

   WARGA BICARA

harnoko :
"pelebaran jln kedurus thn 2013 patut diapresiasi namun badan jln sebelah timur bkembang jd tempat bkolusi antara pemilik material bangunan (pasir dan ..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

taifiq al amrilla :
" box calvet sudah sudah sampai manukan .alur sumgai le muara pesisir surabaya pembenahan di berhentikan .padahal sering banjir tiap musim hujan ..kn..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

Kusmandi :
"HO menjadi momok semua warga surabaya apakah pengusaha,toko2 kecil,tempat usaha. Sedang utk pengurusannya bukan hal mudah ( mungkin memang dibuat demi..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

  Berikan Suara Anda

   LINK WEB



   STATISTIK PENGUNJUNG

Online : 7
Total Hits : 948397 Hits
Hari Ini : 556
Kemarin : 1223
Bulan Ini : 23534
Tahun Ini : 210927
Total : 798712