Home
Berita
Selasa, 13 Juni 2017
Pemberian Mobdin Jangan Sampai Tabrak PP 18/2017
 Pemberian Mobdin Jangan Sampai Tabrak PP 18/2017
Mobil Dinas untuk Dewan

SURABAYA - Pemkot Surabaya sudah menyiapkan 46 unit mobil dinas (mobdin) baru untuk anggota dewan. Meski demikian, kalangan anggota DPRD Surabaya tidak ingin serta merta menerima mobdin jenis Toyota Kijang Innova All New keluaran 2017 tersebut.

Pasalnya, terkait ini, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang di antaranya mengatur soal fasilitas transportasi bagi anggota dewan.

Regulasi turunan dari PP 18/2017, yaitu pemberian fasilitas mobil pinjam pakai kepada anggota dewan, bakal diubah menjadi pemberian tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi yang diberikan kepada anggota DPRD berupa uang tunai, yang dibayarkan setiap bulan sesuai standar persewaan mobil di Surabaya. 

Pemkot Surabaya sendiri masih belum jelas tentang pelaksanaan aturan baru itu. Sebab, pemberian tunjangan transportasi memang belum dianggarkan di APBD, termasuk berapa yang diterima anggota dewan.

Terkait ini, anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius minta pemkot agar berhati-hati melakukan kebijakan soal mobil dinas, agar tidak menabrak PP 18/2017.

Dia berpendapat, pemberian uang transportasi adalah hal yang realistis dan semua perusahaan besar sudah melakukannya. Pemkot, ujarnya, tinggal mengadopsi cara dan menentukan besaran tunjangan transportasi tersebut.

“Sementara ketersediaan sejumlah mobil pinjaman tersebut ada duluan sebelum PP no 18 tahun 2017 itu keluar. Sedangkan implementasi dari PP 18 itu juga harus di-Permen-kan dan juga di-Perda-kan secara detail untuk mengatur tunjangan transportasi tersebut,” kata Awey, sapaan akrabnya.

PP tentang pemberian tunjangan transportasi ini diundangkan 2 Juni 2017 oleh Presiden RI Joko Widodo. Sementara puluhan mobdin ini datang empat hari setelahnya, yakni Rabu, 6 Juni 2017.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha menjelaskan, sesuai PP itu, nantinya anggota dewan tidak bisa lagi menerima bantuan pinjaman mobdin dari pemerintah. “Ndak bisa (menerima pinjaman mobdin). Kan sudah terima tunjangan transportasi,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya masih ingin konsultasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk memastikan, apakah tunjangan transportasi itu berupa mobdin atau justru sudah berupa uang.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menambahkan, dalam PP 18/2017 disebutkan pemerintah daerah tidak perlu lagi meminjamkan mobil dinas yang selama ini dipakai anggota DPRD.

Sedangkan pada pasal 17 PP 18/2017 tersebut dijelaskan bahwa besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat.

Namun, Awi, sapaannya, masih ragu dengan istilah tunjangan transportasi, apakah berupa uang atau mobil. Menurutnya, tunjangan transportasi yang berwujud dengan uang atau mobil merupakan hak yang harus diterima anggota dewan.

“Kalau ngomong efektif, bagi anggota dewan tunjangan transportasi itu ya uang. Tapi kalau bagi pemerintah yang efektif ya mobdin,” urai Awi. (pri)

   Agenda DPRD

   WARGA BICARA

harnoko :
"pelebaran jln kedurus thn 2013 patut diapresiasi namun badan jln sebelah timur bkembang jd tempat bkolusi antara pemilik material bangunan (pasir dan ..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

taifiq al amrilla :
" box calvet sudah sudah sampai manukan .alur sumgai le muara pesisir surabaya pembenahan di berhentikan .padahal sering banjir tiap musim hujan ..kn..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

Kusmandi :
"HO menjadi momok semua warga surabaya apakah pengusaha,toko2 kecil,tempat usaha. Sedang utk pengurusannya bukan hal mudah ( mungkin memang dibuat demi..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

  Berikan Suara Anda

   LINK WEB



   STATISTIK PENGUNJUNG

Online : 7
Total Hits : 948409 Hits
Hari Ini : 568
Kemarin : 1223
Bulan Ini : 23546
Tahun Ini : 210939
Total : 798724