Home
Berita
Jumat, 9 Juni 2017
Dewan Minta Perusahaan Bagikan THR H-7 Lebaran
Dewan Minta Perusahaan Bagikan THR H-7 Lebaran
Ilustrasi THR

SURABAYA - Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaedi mengatakan, pembagian tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan harus didorong melalui instruksi tertulis.

Karena itu Junaedi minta Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk mengeluarkan instruksi tertulis kepada pelaku usaha soal pemberian THR.

"Para pengusaha supaya diimbau memberikan THR minimal H-7 Lebaran kepada karyawannya," kata Junaedi, kemarin.

Legislator dari Partai Demokrat tersebut juga berharap ada tindakan tegas pada pelaku usaha yang nakal.

Di luar sanksi yang sudah berlaku seperti sanksi administrasi dan denda, ujarnya, perlu ada sanksi lain pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran setiap tahunnya.

Kalau pelanggaran dilakukan perusahaan dari tahun ketahun, sebutnya, itu artinya sanksi yang ada masih terlalu ringan.

Sehingga dia mengusulkan, para pelaku usaha harus membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi hal yang serupa pada tahun berikutnya.

Jika kemudian masih melanggar, tambah Junaedi, pemkot atau disnaker dapat memberi sanksi lebih berat berupa sanksi sosial.

Misalnya, berupa pemanggilan pimpinan perusahaan atau pelaku usaha, pemberitahuan pada publik terkait cacatnya perusahaan tersebut hingga pencabutan izin usaha.

Dia menambahkan, instruksi dinas terkait dinilai perlu, karena melihat dalam peraturan menteri pun tidak ada sanksi lebih lanjut pada perusahaan nakal. Adanya hanya berupa sanksi administrasi dan denda.

Dengan ditingkatkannya sanksi pada perusahaan terkait THR, diharapkan dapat mendorong karyawan bekerja lebih baik.

Terpisah, Kepala Disnaker Surabaya Dwi Purnomo pun mengimbau kepada perusahaan untuk membayarkan THR paling lambat sepekan sebelum Lebaran.

Imbauan itu tertulis dalam edaran yang disebarkan Disnaker sejak sepekan lalu kepada perusahaan di Surabaya.

"Saya harapkan kepada lebih dari 12 ribu perusahaan bisa membayarkan THR paling lambat H-7 sebelum Lebaran," jelas Dwi Purnomo.

Melihat pada tahun sebelumnya, Dwi Purnomo mengatakan, hanya ada puluhan aduan yang masuk di Disnaker terkait THR. Itupun bukan masalah tidak memberi THR, melainkan terjadi keterlambatan pembayaran.

"Tahun lalu ada 9 kasus aduan soal THR, tapi tidak sampai pada melanggar hak karyawan dan tetap dibayar walau mepet Hari Lebaran," ungkapnya.

Namun bila tidak menaati kewajiban untuk membayar THR, akan ada sanksi administrasi dari Disnaker Surabaya. (pri)

   Agenda DPRD

   WARGA BICARA

harnoko :
"pelebaran jln kedurus thn 2013 patut diapresiasi namun badan jln sebelah timur bkembang jd tempat bkolusi antara pemilik material bangunan (pasir dan ..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

taifiq al amrilla :
" box calvet sudah sudah sampai manukan .alur sumgai le muara pesisir surabaya pembenahan di berhentikan .padahal sering banjir tiap musim hujan ..kn..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

Kusmandi :
"HO menjadi momok semua warga surabaya apakah pengusaha,toko2 kecil,tempat usaha. Sedang utk pengurusannya bukan hal mudah ( mungkin memang dibuat demi..."



DPRD Kota Surabaya :
"Belum ada tanggapan.."

  Berikan Suara Anda

   LINK WEB



   STATISTIK PENGUNJUNG

Online : 11
Total Hits : 948430 Hits
Hari Ini : 589
Kemarin : 1223
Bulan Ini : 23567
Tahun Ini : 210960
Total : 798745